Category: BIMTEK PARIWISATA

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA NASIONAL (RIPPDA) TAHUN 2010 – 2025 (PP. RI NOMOR 50 TAHUN 2011), SERTA PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA NASIONAL (RIPPDA) TAHUN 2010 – 2025 (PP. RI NOMOR 50 TAHUN 2011), SERTA PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013

Posted by | Jan 17, 2018 | |

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA NASIONAL (RIPPDA) TAHUN 2010 – 2025 (PP. RI NOMOR 50 TAHUN 2011), SERTA PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013.    Secara umum Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Makna Pembangunan disini adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang...

Read More
BIMTEK DIKLAT PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH SERTA PENGELOLAAN RETRIBUSI OBJEK WISATA DAERAH PENDAPATAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, REKLAME GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

BIMTEK DIKLAT PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH SERTA PENGELOLAAN RETRIBUSI OBJEK WISATA DAERAH PENDAPATAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, REKLAME GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Posted by | Jan 17, 2018 | |

BIMTEK DIKLAT PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH SERTA PENGELOLAAN RETRIBUSI OBJEK WISATA DAERAH PENDAPATAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, REKLAME GUNA MENDUKUNG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).  Jenis Pajak Provinsi bersifat limitatif yang berarti Provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang sudah ditetapkan dan hanya dapat menambah retribusi lainya sesuai dengan kriteria yang ditetpakan UU. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh Provinsi terkait dengan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lntas daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan bidang pemerintah tertentu. Namun demikian,...

Read More
BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN TATA CARA MENYUSUN MEDIA PROMOSI DESTINASI PARIWISATA

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN TATA CARA MENYUSUN MEDIA PROMOSI DESTINASI PARIWISATA

Posted by | Jan 17, 2018 | |

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN TATA CARA MENYUSUN MEDIA PROMOSI DESTINASI PARIWISATA   Pemerintah sebenarnya sudah menyadari pentingnya pengembangan ekonomi kreatif. Hal itu tampak ketika pemerintah menetapkan Tahun 2009 lalu sebagai Tahun Ekonomi Kreatif dan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomer 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif sebelum diubahnya Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berada secara implisit di bawah Kementerian Perdagangan. Kementrian Perdagangan menindaklanjuti Inpres Nomer 6 Tahun 2009 tersebut dengan Rencana Pembangunan Ekonomi Kreatif Tahun 2009- 2025. Berdasarkan Inpres Nomer 6 Tahun 2009 tersebut yang dimaksud ekonomi kreatif adalah ekonomi baru...

Read More