Category: BIMTEK DESA

BIMTEK DESA | BIMTEK KEUANGAN DESA | BIMTEK PEMERINTAHAN DESA

BIMTEK DESA | BIMTEK KEUANGAN DESA | BIMTEK PEMERINTAHAN DESA Dengan Hormat, Gubernur, Walikota, Bupati, Seketariat Daerah, DPRD, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Dinas, Badan, Unit SKPD dan Instansi yang terkait diseluruh Indonesia yang berkaitan dengan Bimtek Desa 2019 | Bimtek Keuangan & Pemerintahan Desa ini. Bimtek, Diklat, Sosialisasi, Kunjungan Studi Banding Pemerintahan Desa Merupakan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Government Training Center (GTC DIKLAT) . Kami menyediakan beberapa Judul yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan oleh para calon peserta yang ingin mendaftarkan diri pada Bimtek Desa 2019 ini. BIMTEK, DIKLAT DESA KEUANGAN DAN PEMERINTAHAN DESA UU Desa juga mengatur mengenai Badan...

Read More

BIMTEK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDORONG AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL DEMI TERCAPAINYA PROGRAM MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA

BIMTEK SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA Disahkannya Undang-Undang Desa (UU Desa) No. 6 Tahun 2014 membawa angin segar bagi Desa di Indonesia karena akan lebih banyak mengalirkan dana ke Desa, sehingga diharapkan penduduk di desa bisa lebih sejahtera. Pasal 72 UU Desa menyebutkan, anggaran desa ditetapkan minimal 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Dengan menggunakan asumsi dana transfer daerah pada APBN 2014 sebesar Rp 592 triliun dan jumlah desa sebanyak 72.944, maka rata-rata setiap desa akan menerima lebih dari Rp 800 juta/pertahun. UU Desa juga mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMD) yang...

Read More

BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018

BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014. Definisi Keuangan Desa menurut Permendagri 113/2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  Sedangkan dalam peraturan terbaru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, definisi keuangan desa tidak berubah atau masih didefinisikan sama seperti dalam Permendagri 113/2014. Sepertinya tidak semua isi dari Permendagri Nomor...

Read More

BIMTEK DIKLAT MEKANISME DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

BIMTEK DIKLAT MEKANISME DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA Pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang ditandatangani oleh Kepala LKPP pada tanggal 14 Nopember 2013, meski sudah ada Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, namun hal itu hanya mengatur tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, sehingga dipandang perlu adanya pedoman tertentu untuk mengatur mekanisme pengadaan APBDesa. Maksud dan tujuan BIMTEK : Memberikan pembekalan serta referensi untuk memahami...

Read More

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI (SISKEUDES)

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI (SISKEUDES) Penyelengaraan pemerintah desa yang berdasarkan UU No.6 tahun 2014 telah memberikan berbagai perubahan yang signifikan ke arah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Karena Desa telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus desanya berdasarkan kemampuan dan potensi desa itu sendiri. Maka itu kembali kepada kemampuan kepala desa berikut aparatur perangkat desa untuk dapat melaksanakan tupoksinya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai maksud dan tujuannya yang telah ditetapkan melalui RPJM Desa. Tantangan dalam penyelengaraan pemerintahan desa saat ini semakin besar, khususnya dalam pengelolaan keuangan...

Read More