BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK

BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 telah mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. “Berdasarkan Undang-Undang tersebut parpol berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan...

Read More