Tag: PENGELOLAAN KEUANGAN BENCANA ALAM

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 SERTA TATA CARA REHABILITASI TEMPAT – TEMPAT PENTING PASCA BENCANA ALAM

Bimtek diklat pedoman penanganan penanggulangan bencana alam berdasarkan undang – undang nomor 24 tahun 2007 serta tata cara rehabilitasi tempat – tempat penting pasca bencana. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.  Kebutuhan setiap instansi pemerintah di setiap daerah akan Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan  Merehabilitasi Tempat-Tempat Penting Pascabencana, sangat diperlukan untuk penanggulangan bencana alam didaerah tertentu. Dengan mengikuti diklat Pedoman Penanganan Penanggulangan Bencana Alam...

Read More

BIMTEK DIKLAT MITIGASI BENCANA ALAM DAN PENANGANAN PENGUNGSI

Bimtek diklat mitigasi bencana alam dan penanganan pengungsi. Pemanasan global (global warming) telah berdampak pada perubahan iklim dunia yang juga berimplikasi terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidup pada umumnya. Letak geografis Indonesia yang berada pada garis katulistiwa tentu membawa konsekuensi dengan adanya dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan yang menyertainya, sementara itu jumlah hutan di Indonesia juga terus berkurang karena berbagai faktor. Berbagai daerah di Indonesia merupakan titik rawan bencana, terutama gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan letusan gunung berapi. Wilayah Indonesia dikepung oleh lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Sewaktu-waktu lempeng ini akan bergeser/patah...

Read More

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PASCA BENCANA ALAM

Bimtek diklat manajemen pengelolaan keuangan pasca bencana alam. Dalam beberapa kejadian bencana alam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan gagap melakukan penanganan bencana alam. Salah satu sebabnya adalah ketidakcukupan anggaran penanganan bencana alam. Anggaran yang tidak mencukupi sangat membelenggu gerakan penanganan bencana alam. Bila kita telaah UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 27 ayat (4) dan pasal 28 ayat (4) menyebutkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN/APBD dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pada penjelasan dijelaskan bahwa pengeluaran...

Read More