Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tag: PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

BIMTEK DIKLAT DAN SOSIALISASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK DIKLAT DAN SOSIALISASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PENDAHULUAN Jika sebelum peraturan ini terbit, maka PNS yang akan menjalankan atau mengambil cuti yang menjadi haknya sebagai PNS masih mengikuti aturan yang lama. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang memiliki turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kemudian aturan baru mengenai tata cara pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 (Per BKN Nomor 24 Tahun 2017). Aturan terbaru yang...

Read More

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PENDAHULUAN Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi pemerintah daerah, khususnya dalam bidang kepegawaian maka dibutuhkan pejabat yang mampu menyusun administrasi kepegawaian secara benar sehingga penempatan personil sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuannya. Administrasi kepegawaian pada hakikatnya melakukan dua fungsi yaitu fungsi manajerial, dan fungsi operatif (teknis). Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran (mental) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Sedangkan fungsi operatif (teknis), berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan fisik, meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai. GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN” yang akan dilaksanakan di kota – kota besar...

Read More

BIMTEK DIKLAT MEKANISME DAN PROSEDUR LELANG JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN UU ASN

BIMTEK MEKANISME DAN PROSEDUR LELANG JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PENDAHULUAN Sebagaimana diketahui Open bidding atau dalam istilah sehari-hari kita kenal dengan lelang jabatan, banyak diperbincangkan diera reformasi birokrasi seperti saat ini. Lelang jabatan mulai diterapkan di instansi pemerintahan sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN (Aparatur Sipil Negara). Adapun yang menjadi pedoman pelaksanaan lelang jabatan, diantaranya adalah PERMENPAN-RB Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dil ingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka Di...

Read More

BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK BAGI INSTANSI PEMERINTAH

BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK BAGI INSTANSI PEMERINTAH PENDAHULUAN Perkembangan teknologi yang begitu pesat belakangan ini di satu sisi mempunyai dampak positif terhadap kelancaran dan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan berbagai kegiatannya, tetapi di pihak lain perkembangan ini juga menimbulkan dampak khususnya di bidang kearsipan yang perlu segera diantisipasi. Perkembangan di bidang kearsipan dirasakan sangat lambat jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang secara langsung ataupun tidak langsung menghasilkan arsip yang cenderung selalu berubah. Untuk itu para pengelola kearsipan hendaknya selalu tanggap dan mengikuti perkembangan tersebut dan sedapat mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kearsipan. Proses perkembangan teknologi akan berjalan...

Read More

BIMTEK DIKLAT PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS

BIMTEK DIKLAT PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS Pelanggaran disiplin PNS (Pegawai negeri Sipil) yang diatur dalam PP Nomor : 30/1980 dan dirubah terkahir dengan PP Nomor : 53/2010.  Perbedaan dari kedua aturan tersebut adalah : PP Nomor : 30/1980 mengatur tentang disiplin PNS. Sedangkan  PP Nomor : 53/2010 selain mengatur tentang disiplin PNS juga bertujuan membentuk PNS yang handal, bermoral dan profesional. Selain itu ada beberapa hal lainnya yang menjadi kelebihan PP Nomor : 53/2010 yaitu : 1. Sudah jelas diatur perbedaan/kategorisasi macam-macam jenis hukuman: hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman...

Read More