Tag: PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS CAMAT

BIMTEK DIKLAT DANA KELURAHAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN

Bimtek diklat dana kelurahan sesuai dengan permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang anggaran kegiatan pembangunan di kelurahan. Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan melalui Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaKelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019. kegiatan pembangunan sarana dan prasaranan kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan...

Read More

BIMTEK DIKLAT PENERAPAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) BERDASARKAN PP NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH

Bimtek penerapan sistem inovasi daerah (SIDa) berdasarkan pp nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah. Sebagai mana di ketahui inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat...

Read More

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN STRATEGI PENCAPAIAN RKPD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2017

Bimtek pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah dan strategi pencapaian RKPD seuai permendagri nomor 32 tahun 2017. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, PERMENDAGRI NO. 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018. Oleh karena itu dalam kegiatan bimtek perlu Sinergi perencanaan tahunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas bidang pembangunan Daerah, diperlukan pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencan kerja pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerinatah...

Read More

BIMTEK DIKLAT PELAKSANAAN PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

Bimtek diklat pelaksanaan pp nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa baru-baru ini telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah...

Read More

BIMTEK DIKLAT KONSEP DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2018 DAN PENGINTEGRASIANYA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Bimtek konsep dasar standar pelayanan minimal berdasarkan pp nomor 2 tahun 2018. Sebagaimana di ketahui Pemerintah kembali menerbitkan baru untuk pemerintah daerah. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Beleid ini mengatur urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas, pendidikan, kesehatan , pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Materi SPM ini akan mencakup, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar. Pasal 11 aturan ini menegaskan Pemda wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar...

Read More
  • 1
  • 2