Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tag: pelaksanaan bimtek 2017

BIMTEK DIKLAT DAN SOSIALISASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK DIKLAT DAN SOSIALISASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PENDAHULUAN Jika sebelum peraturan ini terbit, maka PNS yang akan menjalankan atau mengambil cuti yang menjadi haknya sebagai PNS masih mengikuti aturan yang lama. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang memiliki turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kemudian aturan baru mengenai tata cara pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 (Per BKN Nomor 24 Tahun 2017). Aturan terbaru yang mengatur pemberian Cuti bagi PNS ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penerbitan aturan baru ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan PNS yang berkepentingan dalam pelaksanaan cuti PNS. Didalam Peraturan ini juga dijelaskan sebanyak 7 (tujuh) jenis cuti yang berlaku bagi seorang PNS, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan Negara secara lengkap beserta contoh penerapannya dan contoh formulir yang dapat digunakan untuk pendelegasian sebagian wewenang dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Penerbitan Cuti hingga Contoh Pengajuan Cuti bagi PNS. Sebagai...

Read More

BIMTEK DIKLAT PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS

BIMTEK DIKLAT PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS Pelanggaran disiplin PNS (Pegawai negeri Sipil) yang diatur dalam PP Nomor : 30/1980 dan dirubah terkahir dengan PP Nomor : 53/2010.  Perbedaan dari kedua aturan tersebut adalah : PP Nomor : 30/1980 mengatur tentang disiplin PNS. Sedangkan  PP Nomor : 53/2010 selain mengatur tentang disiplin PNS juga bertujuan membentuk PNS yang handal, bermoral dan profesional. Selain itu ada beberapa hal lainnya yang menjadi kelebihan PP Nomor : 53/2010 yaitu : 1. Sudah jelas diatur perbedaan/kategorisasi macam-macam jenis hukuman: hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat. Pengenaan hukuman bisa diukur/dilihat dari dampak yang timbul dari kesalahan yang terjadi. 2. Atasan langsung harus melakukan pemeriksaan langsung terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. 3. Semua proses pengenaan hukuman disiplin sudah diatur secara rinci dan secara formil hukum harus terpenuhi. GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMBINGAN TEKNIS PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS” yang akan dilaksankan di kota – kota besar di indonesia pada : JADWAL BIMTEK JAKARTAJADWAL BIMTEK BANDUNGJADWAL BIMTEK BOGORJADWAL BIMTEK YOGYAKARTAJADWAL BIMTEK SURABAYAJADWAL BIMTEK MALANGJADWAL BIMTEK BALIJADWAL BIMTEK BATAMJADWAL BIMTEK MEDANJADWAL BIMTEK LOMBOKJADWAL BIMTEK MAKASSAR Senin – Selasa : 7 – 8 Januari 2019 Senin – Selasa : 21 – 22 Januari 2019 Senin – Selasa : 4 – 5 Februari 2019 Senin – Selasa : 18...

Read More

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bimtek diklat manajemen kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang di inginkan Kab/Kota sebagai Daerah yang perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk di Kab/Kota, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat perlu membenahi diri agar tetap eksis dan unggul dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, kontiniyu dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akumulatif kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. Baca juga : BIMTEK DIKLAT KEPENDUDUKAN DALAM SISTEM INFORMASI APLIKASI KEPENDUDUKAN (SIAK) KAMI MENYELENGGARAKAN BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dalam...

Read More

BIMTEK DIKLAT TATA CARA PENGHAPUSAN ASET DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

Bimtek tata cara penghapusan aset dan pemindahtanganan bmd. Salah satu pengelolaan Aset daerah adalah penghapusan dan pemindahtanganan. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah (bmd) sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, diHibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah. Untuk aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara optimal lagi oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan,...

Read More

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS SATPOL PP SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS SATPOL PP SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PENDAHULUAN Bimtek Satpol PP | Bimtek ini adalah implementasi peraturan perundang-undangan melalui perannya dalam penegakkan peraturan daerah (Perda). Hal bertujuan memberikan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Satpol PP. Diharapkan mampu memantapkan penegakan perda dan peraturan kepala daerah. Tugas utama satpol PP adalah melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan perda. Sehingga strategis peran Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. “Satpol PP harus menjadi motivator dalam kepastian pelaksanaan perda dan keputusan kepala daerah,”. Bimtek Satpol PP  ini juga memilih peran penting lainnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan mitra...

Read More