Tag: PEDOMAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI DAN TATA CARA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB (SIMPEG)

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI DAN TATA CARA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB (SIMPEG)   Penerapan teknologi informasi dalam pengolahan data saat ini mutlak diupayakan semenjak keterdesakan akan kebutuhan informasi yang aktual serta akurat dalam pengambilan keputusan. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan sebuah perangkat lunak yang akan membantu dalam mengorganisir data dalam proses akuisisi, eksekusi hingga retrivasi data yang akan memudahkan dalam penyebaran, integrasi hingga analisis bagi pengambilan keputusan bidang sumber daya manusia pada suatu instansi.   PENTINGNYA PELATIHAN IMPLEMENTASI DAN TATA CARA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB (SIMPEG) Secara spesifik tujuan dari pengembangan SIMPEG / Sistem Informasi Kepegawaian adalah untuk...

Read More

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT Langkah paling utama dan pertama dalam penyusunan rancang bangun suatu program pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) atau Training Needs Assessment (TNA). Analisis kebutuhan diklat memiliki kaitan erat dengan perencanaan diklat. Perencanaan yang paling baik didahului dengan identifikasi kebutuhan. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan (sebagaimana terlihat pada misi, fungsi dan tugas) dengan pengetahuan dan kemampuan yang senyatanya dimiliki oleh pegawai.     PENTINGNYA PELATIHAN PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT  Pendidikan dan pelatihan merupakan faktor penting dalam peningkatan kinerja pegawai,...

Read More

BIMTEK DIKLAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018

BIMTEK DIKLAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.   PENTINGNYA PELATIHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak...

Read More

BIMTEK DIKLAT SOSIALISASI PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

BIMTEK DIKLAT SOSIALISASI PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Pada akhir tahun 2017 lalu, Kepala Badan kepegawaian negara (BKN) menandatangani Peraturan Kepala BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH. Peraturan ini terbit lantaran belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Dalam Perka itu disebutkan, jabatan Pelaksana aparatur sipil negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme,...

Read More

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN EVALUASI JABATAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN EVALUASI JABATAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Kegiatan Evaluasi Jabatan merupakan salah satu tahapan dalam rangka mempercepat terwujudnya PNS yang lebih profesional, produktif dan akuntabel. Dengan hasil evaluasi jabatan ini untuk mengukur pegawai berbasis kinerja, bobot pekerjaan (job value) dan peringkat (grade) masing-masing jabatan. Sehingga bobot atau nilai jabatan serta peringkat jabatan diperoleh atau ditetapkan melalui proses yang disebut Evaluasi Jabatan. Tujuan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan, antara lain: Melaksanakan penilaian/ evaluasi pada jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai kaidah dan prinsip-prinsip evaluasi jabatan. Menyusun bobot pekerjaan/nilai jabatan dan peringkat jabatan/kelas...

Read More