Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tag: MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI DAN TATA CARA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB (SIMPEG)

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI DAN TATA CARA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB (SIMPEG)

Posted by | Jan 18, 2019 | |

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI DAN TATA CARA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB (SIMPEG) PENDAHULUAN Penerapan teknologi informasi dalam pengolahan data saat ini mutlak diupayakan semenjak keterdesakan akan kebutuhan informasi yang aktual serta akurat dalam pengambilan keputusan. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan sebuah perangkat lunak yang akan membantu dalam mengorganisir data dalam proses akuisisi, eksekusi hingga retrivasi data yang akan memudahkan dalam penyebaran, integrasi hingga analisis bagi pengambilan keputusan bidang sumber daya manusia pada suatu instansi. Secara spesifik tujuan dari pengembangan SIMPEG / Sistem Informasi Kepegawaian adalah untuk mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan...

Read More
BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT

Posted by | Jan 18, 2019 | |

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT PENDAHULUAN Langkah paling utama dan pertama dalam penyusunan rancang bangun suatu program pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) atau Training Needs Assessment (TNA). Analisis kebutuhan diklat memiliki kaitan erat dengan perencanaan diklat. Perencanaan yang paling baik didahului dengan identifikasi kebutuhan. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan (sebagaimana terlihat pada misi, fungsi dan tugas) dengan pengetahuan dan kemampuan yang senyatanya dimiliki oleh pegawai. Pendidikan dan pelatihan merupakan faktor penting dalam peningkatan kinerja pegawai, proses dan organisasi, selain itu keberadaan diklat sangat...

Read More

BIMTEK DIKLAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018

Posted by | Apr 5, 2018 | |

BIMTEK DIKLAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 PENDAHULUAN Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018” yang akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia Pada tanggal: JADWAL BIMTEK JAKARTAJADWAL BIMTEK BANDUNGJADWAL BIMTEK BOGORJADWAL BIMTEK YOGYAKARTAJADWAL BIMTEK SURABAYAJADWAL BIMTEK MALANGJADWAL BIMTEK BALIJADWAL BIMTEK BATAMJADWAL BIMTEK MEDANJADWAL BIMTEK LOMBOKJADWAL BIMTEK MAKASSAR Senin – Selasa : 7 – 8 Januari 2019 Senin – Selasa : 21 – 22 Januari 2019 Senin – Selasa : 4 – 5 Februari 2019 Senin – Selasa : 18 = 19 Februari 2019 Senin – Selasa : 4 – 5 Maret 2019 Senin – Selasa : 18 – 19 Maret 2019 Senin – Selasa : 1 -2 April 2019...

Read More
BIMTEK DIKLAT SOSIALISASI PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

BIMTEK DIKLAT SOSIALISASI PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Posted by | Apr 5, 2018 | |

BIMTEK DIKLAT SOSIALISASI PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH PENDAHULUAN Pada akhir tahun 2017 lalu, Kepala Badan kepegawaian negara (BKN) menandatangani Peraturan Kepala BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH. Peraturan ini terbit lantaran belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Dalam Perka itu disebutkan, jabatan Pelaksana aparatur sipil negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik,...

Read More

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN EVALUASI JABATAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Posted by | Apr 5, 2018 | |

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN EVALUASI JABATAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PENDAHULUAN Kegiatan Evaluasi Jabatan merupakan salah satu tahapan dalam rangka mempercepat terwujudnya PNS yang lebih profesional, produktif dan akuntabel. Dengan hasil evaluasi jabatan ini untuk mengukur pegawai berbasis kinerja, bobot pekerjaan (job value) dan peringkat (grade) masing-masing jabatan. Sehingga bobot atau nilai jabatan serta peringkat jabatan diperoleh atau ditetapkan melalui proses yang disebut Evaluasi Jabatan. Tujuan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan, antara lain: Melaksanakan penilaian/ evaluasi pada jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai kaidah dan prinsip-prinsip evaluasi jabatan. Menyusun bobot pekerjaan/nilai jabatan dan peringkat jabatan/kelas jabatan (job grade/job class ) yang sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi serta analisis jabatan. Menghasilkan dokumen Evaluasi Jabatan sebagai dasar dari remunerasi/imbalan secara adil, berbasis kinerja dan jabatan yang diemban. Keluaran (output) Penyusunan Evaluasi Jabatan ini adalah Dokumen Evaluasi Jabatan yang memuat hasil penilaian/evaluasi terhadap faktor-faktor jabatan dan bobot pekerjaan/nilai jabatan , serta peringkat  masing-masing jabatan. GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN EVALUASI JABATAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA” yang akan dilaksanakan pada : JADWAL BIMTEK JAKARTAJADWAL BIMTEK BANDUNGJADWAL BIMTEK BOGORJADWAL BIMTEK YOGYAKARTAJADWAL BIMTEK SURABAYAJADWAL BIMTEK MALANGJADWAL BIMTEK BALIJADWAL BIMTEK BATAMJADWAL BIMTEK MEDANJADWAL BIMTEK LOMBOKJADWAL BIMTEK MAKASSAR Senin – Selasa : 7 – 8 Januari 2019 Senin – Selasa : 21 – 22 Januari 2019 Senin – Selasa : 4 – 5 Februari 2019...

Read More
  • 1
  • 2