Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tag: jadwal bimtek nasional 2017

BIMTEK DIKLAT DAN SOSIALISASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK DIKLAT DAN SOSIALISASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PENDAHULUAN Jika sebelum peraturan ini terbit, maka PNS yang akan menjalankan atau mengambil cuti yang menjadi haknya sebagai PNS masih mengikuti aturan yang lama. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang memiliki turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kemudian aturan baru mengenai tata cara pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 (Per BKN Nomor 24 Tahun 2017). Aturan terbaru yang...

Read More

BIMTEK DIKLAT PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS

BIMTEK DIKLAT PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS Pelanggaran disiplin PNS (Pegawai negeri Sipil) yang diatur dalam PP Nomor : 30/1980 dan dirubah terkahir dengan PP Nomor : 53/2010.  Perbedaan dari kedua aturan tersebut adalah : PP Nomor : 30/1980 mengatur tentang disiplin PNS. Sedangkan  PP Nomor : 53/2010 selain mengatur tentang disiplin PNS juga bertujuan membentuk PNS yang handal, bermoral dan profesional. Selain itu ada beberapa hal lainnya yang menjadi kelebihan PP Nomor : 53/2010 yaitu : 1. Sudah jelas diatur perbedaan/kategorisasi macam-macam jenis hukuman: hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman...

Read More

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bimtek diklat manajemen kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang di inginkan Kab/Kota sebagai Daerah yang perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk di Kab/Kota, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat perlu membenahi diri agar tetap eksis dan unggul dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, kontiniyu dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akumulatif kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. Baca juga : BIMTEK DIKLAT KEPENDUDUKAN DALAM SISTEM INFORMASI APLIKASI KEPENDUDUKAN (SIAK) KAMI MENYELENGGARAKAN BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dalam...

Read More

BIMTEK DIKLAT TATA CARA PENGHAPUSAN ASET DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

Bimtek tata cara penghapusan aset dan pemindahtanganan bmd. Salah satu pengelolaan Aset daerah adalah penghapusan dan pemindahtanganan. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah (bmd) sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, diHibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah. Untuk aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara optimal lagi oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan,...

Read More

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA NASIONAL (RIPPDA) TAHUN 2010 – 2025 (PP. RI NOMOR 50 TAHUN 2011), SERTA PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013

BIMTEK DIKLAT PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA NASIONAL (RIPPDA) TAHUN 2010 – 2025 (PP. RI NOMOR 50 TAHUN 2011), SERTA PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013. Secara umum Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Makna Pembangunan disini adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Peraturan...

Read More