BIMTEK PEDOMAN DAN TATA KELOLA PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PEMUKIMAN (PPSP)

PENDAHULUAN

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah sebuah roadmap pembangunan sanitasi di Indonesia. Program ini digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan strategi sanitasi kota (SSK) sebagai cetak biru bagi pembangunan sanitasi komprehensif di kawasan perkotaan. Roadmap ini akan diterapkan secara bertahap di 330 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Di samping untuk mengejar ketertinggalan dari sektor-sektor lain, roadmap sanitasi juga dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia memenuhi tujuan-tujuan Millennium Development Goals (MDGs). Khususnya yang terkait dengan Butir 7 Target ke-10 MDG, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015.” Target ini bisa dipenuhi secara kuantitif, tetapi secara kualitatif layanan yang tersedia masih belum memadai. PPSP atau roadmap sanitasi merupakan muara berbagai aktivitas terkait pembangunan sektor sanitasi yang berlangsung beberapa tahun terakhir. Read More…

BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN PEMUTAHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA ( SSK )

PENDAHULUAN

Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) adalah rencana pembangunan sanitasi yang terpadu dan menyeluruh untuk jangka menengah yang menggambarkan kondisi eksisting, permasalahan yang dihadapi, serta strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai target yang ditetapkan. Target pembangunan sanitasi dalam dokumen SSK mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yaitu tercapainya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar. Sehingga program dan kegiatan dalam dokumen SSK beriorientasi pada pencapaian Universal Akses 2019.

Dokumen SSK yang disusun oleh Kabupaten/Kota diharapkan dapat menjadi acuan pembangunan sanitasi tidak hanya bagi Kab/Kota tetapi juga oleh provinsi, pusat maupun sumber pendanaan lainnya. Dalam penganggaran di tingkat pusat khususnya, dokumen SSK merupakan bagian dari Readiness Criteria, dimana usulan-usalan kegiatan yang diajukan Kabupaten/Kota untuk dianggarkan melalui APBN harus bersumber dari dokumen SSK. Read More…

BIMTEK ELEKTRONIK DOKUMEN MANAJEMEN SISTEM (EMDS)

PENDAHULUAN

Sistem Manajemen Dokumen atau disebut dengan Document Management System merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan tempat penyimpanan berbasis web yang dapat diakses dari berbagai tempatInti sebuah media elektronik tempat penyimpanan (storage) dengan sebuah lokasi storage utama yang mampu menyediakan banyak akses ke dalamnya. Sistem manajemen dokumen pada dasarnya menyimpan informasi.

Sebuah sistem manajemen dokumen menggabungkan sekumpulan informasi yang relevan dengan baik pada satu lokasi melalui sebuah antar muka (interface) yang umum. Manajemen dokumen dibangun pada tempat penyimpanan terpusat dengan menambahkan dukungan untuk klasifikasi dan organisasi dari informasi, dan menyatukan tindakan-tindakan dari storage dan mendapatkan kembali (retrieval) dari dokumen-dokumen yang dibentuk dari sebuah sistem yang mandiri. Sistem manajemen dokumen dapat diterapkan secara ’cheap and cheerful’, beroperasi pada sejumlah fungsi yang terbatas atau dapat juga yang berkembang sepenuhnya, sistem yang mahal dengan sejumlah fungsi yang besar dan berpotensi menakutkan dalam istilah dampak mereka terhadap proses-proses organisatoris dan pelaksana kegiatan-kegiatan administrasi. Read More…

BIMTEK APLIKASI OTOMASI PERKANTORAN WAJIB BAGI ASN

PENDAHULUAN
Otomatisasi kantor adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal terutama berkaitan antara komunikasi informal dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya. ekamenjelaskan bahwa era otomatisasi perkantoran dimulai bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi, penggunaan perangkat komputer untuk keperluan perkantoran. Sistem otomatisai kantor didefenisiskan sebagai sistem informasi berbasis teknologi komunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusika pesan, dokumen dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja dan organisasi. Otomatisasi kantor terdiri atas semua sistem elektronik formal dan informal terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan.

Read More…

BIMTEK PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK (E-FILING)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat belakangan ini di satu sisi mempunyai dampak positif terhadap kelancaran dan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan berbagai kegiatannya, tetapi di pihak lain perkembangan ini juga menimbulkan dampak khususnya di bidang kearsipan yang perlu segera diantisipasi. Perkembangan di bidang kearsipan dirasakan sangat lambat jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang secara langsung ataupun tidak langsung menghasilkan arsip yang cenderung selalu berubah. Untuk itu para pengelola kearsipan hendaknya selalu tanggap dan mengikuti perkembangan tersebut dan sedapat mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kearsipan. Proses perkembangan teknologi akan berjalan terus melaju seakan tak mungkin terkejar, teknologi akan  terus bergerak maju dengan produk-produk yang selalu up to date dengan perubahan generasi dari waktu ke waktu. Maka dampak perubahan itu sedemikan besar, sehingga produk-produk  out of date tak sinkron produk terbaru, karena setiap produk baru dipastikan memiliki spesifikasi yang lain. Read More…

BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI APLIKASI SIMDA DESA

PENDAHULUAN

Pengembangan Aplikasi Simda Desa (Sistem Tata Kelola Keuangan Desa) telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peluncuran aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai dengan visi BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna  meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya good governance Read More…

BIMTEK MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut, Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).Untuk lebih memahami tentang PP tersebut.

Read More…

BIMTEK DAN SOSIALISASI PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI BAGI PEMERINTAH DAERAH/KABUPATEN/KOTA/PROVINSI

PENDAHULUAN

Dalam  rangka menindak lanjuti instruksi Presiden RI tentang Pemberantasan Korupsi, Maka, dibuatlah Instruksi dari Presiden RI yang di muat dalam Inpres No 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan transaksi non tunai.

Untuk menidaklanjuti ketentuan pasal 283 ayat 2 undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Read More…

BIMTEK PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 TENTANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PENGGANTI PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bersama,Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,serta tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD. Dengan disyahkannya Permendagri tersebut secara otomatis mencabut Permendagri No.54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 08 tahun 2008 tentang tahapan,tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Oleh karena itu diharapkan dengan adanya Permendagri yang baru ini bisa menjadi pedoman yang sarat dengan amanat menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif,selaras dan sinergi antar dokumen terkait lainnya maupun antar dokumen perencanaan pembangunan,sehingga pada gilirannya akan terselenggara pembangunan daerah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat,yaitu pembangunan yang berkeadilan,berkelanjutan,meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat serta mendorong daya saing daerah. Read More…

BIMTEK GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) TINGKAT DASAR

PENDAHULUAN

Secara umum Sistem informasi geografis (SIG) atau geographic information system (GIS) merupakan kumpulan dari perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan data memasukan, mengelola, menganalisa dan menampilkan semua informasi geografi. SIG memungkinkan kita dapat memahami, mengerti, menginterpretasikan dan memvisualisasikan data geografi sehingga dapat mengetahui pola, hubungan dan tren dalam bentuk peta, tabel dan grafik serta laporan.

Saat ini aplikasi Sistem Informasi Geografis memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang, dengan kemajuan teknologi dan metode yang semakin berkembang berbagai persoalan keruangan yang pada awalnya memerlukan proses yang rumit dan memakan waktu, menjadi lebih mudah untuk dilakukan.Untuk menguasai aplikasi GIS secara khusus tentunya memerlukan kemampuan sumberdaya manusia dan alat yang memadai. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan hasil pengolahan data spasial yang baik dan optimal. Read More…