PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek.

Keberadaan Pegawai ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah Provinsi Kab/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Program Bimtek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis dalam proses belajar mengajar semua peserta bimtek harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang masing-masing. Read More…

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN khususnya Guru mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Guru Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN khususnya Guru memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah provinsi kab/kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif. Program Bintek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) Guru yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis proses belajar mengajar harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang pengajaran. Read More…

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pelaksanaan monitoring pengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan amanat Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 yang mewajibkan Pimpinan K/L/D/I melaporkan secara berkala realisasi pengadaan barang/jasa kepada LKPP (Pasal 115). Selain itu, pada Pasal 116 Perpres 54 Tahun 2010 juga mewajibkan K/L/D/I melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

Hasil pelaksanaan monitoring ini nantinya akan digunakan sebagai bahan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa. Proses monitoring dan evaluasi merupakan rangkaian aktivitas yang menyatu dan tidak terpisahkan.

Panduan SISMON TEPRA Versi 1.2 – User Admin PA/KPA Berkaitan dengan hal-hal di atas, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang salah satu tugasnya melalui Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan adalah melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, pedoman, standar, manual dan rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perumusan
kebijakan. Read More…

PENDAHULUAN

Lelang atau tender proyek adalah proses pemilihan atau pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi. proses pemilihan ini dilakukan oleh tim Owner. Owner atau pemilik proyek bisa dari kalangan pemerintah dan swasta. Proyek-proyek pemerintah biasanya dari instansi-instansi pemerintahan atau kementrian antara lain Kementrian pekerjaan umum, kementrian perhubungan, dan sebagainya. Sedangkan proyek-proyek swasta biasanya berasal dari perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia dan luar negeri. Ada perbedaan terkait dengan dokumen lelang yang ada di proyek pemerintah dengan proyek swasta. Dokumen-dokumen lelang pada proyek ini akan dibahas apa saja dokumen yang harus disiapkan oleh Owner dan dokumen penawaran dari peserta lelang. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam proses lelang ini antara lain Owner, Wakil owner, Konsultan perencana, Manajemen konstruksi, dan peserta lelang. Read More…

PENDAHULUAN

Jenis Pajak Provinsi bersifat limitatif yang berarti Provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang sudah ditetapkan dan hanya dapat menambah retribusi lainya sesuai dengan kriteria yang ditetpakan UU. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh Provinsi terkait dengan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lntas daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan bidang pemerintah tertentu.
Namun demikian, dalam pelaksanaanya Provinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan jika dipandang hasilnya kurang memadai. Berkaitan dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk Pajak Provinsi yang ditetapkan secara seragam diseluruh Indonesia dan diatur dalam PP No.65 Tahun 2001. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 7 (tujuh) jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengahsialn Bahan Galian Golongan dan Pajak Parkir. Jenis Pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuanganya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalm UU No.34 Tahun 2000.

Read More…

PEDAHULUAN

Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai  tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu  kondisi  daerah  yang  tenteram,  tertib,  dan  teratur  sehingga penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping  menegakkan  Perda,  Satpol  PP  juga  dituntut  untuk  menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Read More…

PENDAHULUAN

Bimtek Satpol PP | Bimtek ini adalah implementasi peraturan perundang-undangan melalui perannya dalam penegakkan peraturan daerah (Perda). Hal bertujuan memberikan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Satpol PP. Diharapkan mampu memantapkan penegakan perda dan peraturan kepala daerah. Tugas utama satpol PP adalah melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan perda. Sehingga strategis peran Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. “Satpol PP harus menjadi motivator dalam kepastian pelaksanaan perda dan keputusan kepala daerah,”. Bimtek Satpol PP  ini juga memilih peran penting lainnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan mitra polisi untuk menindak segala bentuk pelanggaran dan penegakan hukum dalam menjalankan fungsi kepolisian yang non justical. Ini menuntut kualitas, kapasitas dan kompetensi personil satpol PP agar tanggungjawab dapat terlaksana maksimal. Bimtek ini juga untuk meningkatkan kemampuan personil yang kapabel dalam penegakan perda dan membentuk Pol PP yang tangguh dalam melaksanakan tugasnya sehingga Satpol PP kedepan semakin profesional. Read More…

 

PENDAHULUAN

Standar Prosedur Operasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan disusunnya Standar Prosedur Operasi (SOP) ini diharapkan pelaksanaan pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat berjalan dengan prinsip-prinsip pengadaan (efektif, efisien, transparan, terbuka,bersaing, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel). Tentunya penyusunan Standar Prosedur Operasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini tidak lepas dari kekurangan. Read More…

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak tanggal 31 Desember 2015, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Produk hasil pertanian yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan akan mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan mutu di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan standardisasi melalui Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2000 tentang “Standardisasi Nasional” yang selanjutnya PP dimaksud dijabarkan di sektor pertanian melalui keputusan-keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian. Dalam keputusan ini juga memuat tentang kebijakan sistem jaminan mutu di sektor pertanian.

Penerapan jaminan mutu merupakan langkah penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuan formal terkait dengan jaminan mutu yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat tersebut merupakan alat bukti penerapan sistem manajemen mutu dan menjadi jaminan terhadap dapat diterimanya suatu produk pertanian baik dipasar domestik, regional maupun internasional. Read More…

Pendahuluan

Lokasi TPA merupakan tempat pembuangan akhir sampah yang akan menerima segala resiko akibat pola pembuangan sampah terutama yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pencemaram lindi (leachate) ke badan air maupun air tanah, pencemaran udara oleh gas dan efek rumah kaca serta berkembang biaknya vektor penyakit seperti lalat (Judith, 1996). potensi pencemaran leachate maupun gas dari suatu landfill ke lingkungan sekitarnya cukup besar mengingat proses pembentukan leachate dan gas dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama yaitu 20 – 30 tahun setelah TPA ditutup. Dengan demikian maka perlu ada suatu upaya yang harus dilakukan untuk pengamanan pencemaran lingkungan. Upaya pengamanan lingkungan TPA diperlukan dalam rangka mengurangi terjadinya dampak potensial yang mungkin terjadi selama kegiatan pembuangan akhir berlangsung Read More…