Category: BIMTEK UKM

PENDAHULUAN Dalam upaya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Presiden Republik Indonesia pada 1 Maret lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. PP berisi 64 pasal ini mengatur tentang pengembangan usaha UMKM, Kemitraan, Perizinan, Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM, dan ketentuan Peralihan. Disebutkan dalam Pasal 2 PP ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan UMKM, dengan: a. Pengembangan usaha; b. Kemitraan; c. Perizinan; dan d. Koordinasi dan pengendalian. Terkait dengan pengembangan usaha terhadap UMKM, sesuai Pasal 5 PP ini, dilakukan melalui: a. Pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi; b. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan; c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program. “Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pendekatan koperasi, sentra, klaster, dan kelompok,” bunyi Pasal 5 Ayat (2) PP tersebut. PP ini juga menegaskan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan UMKM melalui: a. Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. Pencadangan usaha bagi UMKM melalui pembatasan bagi Usaha Besar; c. Kemudahan perizinan; d. Penyediaan pembiayaan; dan e. Fasilitasi teknologi dan informasi. GTC DIKLAT JAKARTA menyelenggarakan “BIMTEK IMPLEMENTASI PP NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA KECIL DAN MENENGAH” yang dilaksanakan di jakarta dan bandung : JADWAL BIMTEK JAKARTA : 1. Kamis – Jumat : 14...