Category Archives: BIMTEK UKM

PENDAHULUAN

Usaha Kecil Menengah atau yang lebih populer dengan nama UKM merupakan usaha sekala kecil dan menengah yang dapat membantu pembangunan suatu daerah. Puska Pemda memandang penting akan keberadaan UKM atau Usaha Kecil menengah, dalam waktu dekat Puska Pemda akan menyelengkaran diklat Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan. Kebutuhan pemerintahan di setiap daerah Peningkatan Ekonomi Masyarakat sangat diperlukan untuk pembangunan daerah tertentu, bangsa dan negara secara keseluruhan. Dengan mengikuti Bimtek Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan. Kebutuhan akan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang harapkan disetiap daerah Indonesia akan lebih mudah tercapai. Read More…

PENDAHULUAN

Dalam upaya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Presiden Republik Indonesia pada 1 Maret lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. PP berisi 64 pasal ini mengatur tentang pengembangan usaha UMKM, Kemitraan, Perizinan, Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM, dan ketentuan Peralihan. Disebutkan dalam Pasal 2 PP ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan UMKM, dengan: a. Pengembangan usaha; b. Kemitraan; c. Perizinan; dan d. Koordinasi dan pengendalian. Terkait dengan pengembangan usaha terhadap UMKM, sesuai Pasal 5 PP ini, dilakukan melalui: a. Pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi; b. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan; c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

“Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pendekatan koperasi, sentra, klaster, dan kelompok,” bunyi Pasal 5 Ayat (2) PP tersebut. PP ini juga menegaskan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan UMKM melalui: a. Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. Pencadangan usaha bagi UMKM melalui pembatasan bagi Usaha Besar; c. Kemudahan perizinan; d. Penyediaan pembiayaan; dan e. Fasilitasi teknologi dan informasi. Read More…