Category: BIMTEK PERTANAHAN

BIMTEK ANALISIS ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA – RATA

BIMTEK ANALISIS ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA – RATA PENDAHULUAN Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan kumpulan area yang terdiri dari beberapa bidang tanah dengan nilai tanah yang relatif sama dan batasannya bersifat imajiner atau nyata sesuai penggunaan tanahnya. Setiap area ZNT mempunyai nilai yang berbeda berdasarkan analisis perbandingan harga pasar dan biaya. Mengingat ZNT berbasis nilai pasar, ZNT dapat dimanfaatkan untuk penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan, referensi masyarakat dalam transaksi, penentuan ganti rugi, inventarisasi nilai aset publik maupun aset masyarakat, memonitor nilai tanah dan pasar tanah, dan referensi penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), agar lebih adil dan transparan. NJOP merupakan acuan penarikan PBB yang merupakan salah satu pendapatan daerah yang sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu diwujudkan informasi nilai tanah untuk mewujudkan fungsi tanah. Salah satu perwujudannya adalah Peta ZNT.Dalam penelitian ini dibentuk peta ZNT dibentuk berdasarkan nilai tanah dengan penilaian masal (tidak memperhatikan properti dan karakteristik khusus dari objek pajak tersebut) dan menggunakan pendekatan perbandingan penjualan (sales comparative), dimana objek pajak yang akan dinilai dibandingkan dengan objek pajak lain sejenis yang sudah diketahui nilai jualnya. Hasil penelitian ini berupa Peta ZNT yang terdiri dari 68 zona dari data NJOP dan data Survei Transaksi Harga Tanah. Perubahan selisih harga tanah transaksi dengan NJOP terendah sebesar 49,45% sedangkan untuk harga tertinggi adalah 768,13 %. GTC DIKLAT...

Read More

BIMTEK PENGELOLAAN PAJAK PBB P2 SERTA ANALISIS ZONA NILAI TANAH (ZNT) DAN NILAI INDIKASI RATA – RATA (NIR)

BIMTEK PENGELOLAAN PAJAK PBB P2 SERTA ANALISIS ZONA NILAI TANAH (ZNT) DAN NILAI INDIKASI RATA – RATA (NIR) PENDAHULUAN Dalam upaya mewujudkan iklim kepemerintahan yang baik (good governance) aspek-aspek transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas harus dikedepankan dalam pelaksanaannya. Transparansi khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dalam meningkatkan pemasukan negara merupakan salah satu agenda pemerintah yang harus direspon secara obyektif oleh setiap komponen yang terlibat di dalamnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak transparannya pengelolaan keuangan di instansi pemerintah selama ini menyebabkan pemerintah kerapkali dituding sarat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang pada gilirannya masyarakat menjadi pihak yang sangat dirugikan baik secara moral maupun materiil. Target penerimaan pajak dalam APBN, APBD setiap tahun terus meningkat. Target penerimaan pajak di genjot akibat konsekuensi dari kebijakan Pemerintah untuk mengurangi subsidi pada semua sektor. Untuk itu serangkaian perbaruan di bidang perpajakan dan perangkat aturannya terus dan selalu dilakukan guna memberikan posisi yang paling optimum bagi peran Pajak dalam pembangunan. Dengan adanya dinamisasi sistem perpajakan ke arah penyempurnaan tersebut, sudah barang tentu diperluka sumber daya manusia, yaitu aparat perpajakan yang semakin terampil, menguasai dan memahami berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan tugas perpajakan sesuai tanggung jawab masing-masing. Seperti yang diketahui bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan ( PBB ) akan dikelola oleh Pemda melalui DPPKAD Provinsi, Kabupaten / Kota. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan diklat mengenai hal-hal yang terkait dengan Perpajakan khususnya yang spesifik...

Read More

BIMTEK MEKANISME DAN TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (SOP IMB)

BIMTEK MEKANISME DAN TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (SOP IMB) PENDAHULUAN Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan syarat kerja sama tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat. Menyediakan pelayanan publik yang terbaik mendorong semua organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang bergerak dalam jasa pelayanan membenahi dirinya untuk lebih dapat memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan dan tuntutan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan organisasi pelayanan pubik adalah perizinan mendirikan bangunan atau yang lebih dikenal dengan sebutan IMB. Izin Mendirikan Bangunan adalah pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada orang pribadi atau instansi untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan proses pembangunan dan karakteristik bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang ditetapkan bagi yang masyarakat yang menempati dan menggunakan bangunan tersebut. Selain itu, sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai bangunan yang dimilikinya.  Dengan kata lain tanpa bukti tertulis atau suatu pengakuan di hadapan hukum mengenai objek hukum menjadikannya tidak sah. Karena itulah, dengan adanya sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diharapkan akan memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendirian bangunan di wilayah GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK MEKANISME DAN TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN MENDIRIKAN...

Read More