Category: BIMTEK PERPAJAKAN

BIMTEK DIKLAT MEKANISME PENDATAAN DAN PENILAIAN PBB PERKOTAAN DAN PEDESAAN PBB-P2

BIMTEK DIKLAT MEKANISME PENDATAAN DAN PENILAIAN PBB PERKOTAAN DAN PEDESAAN PBB-P2 PENDAHULUAN Mengingat PBB-P2 merupakan jenis pajak baru bagi daerah, maka dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, antara lain masih adanya daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan PBB-P2, lemahnya sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak, dan lemahnya sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Hal tersebut semuanya terkait dengan terbatasnya kesiapan sarana/prasarana, organisasi, dan SDM di daerah yang akan melakukan iv Pedoman UmUm Pengelolaan pbb-p2 pemungutan PBB-P2. Guna mengatasi permasalahan tersebut, kami memandang perlu untuk menerbitkan buku...

Read More

BIMTEK DIKLAT AMNESTI PAJAK APBN

BIMTEK DIKLAT AMNESTI PAJAK APBN PENDAHULAUN Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak  melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum. Penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan negara terbesar, mencapai 75% dari total penerimaan negara dalam APBN. Seiring meningkatnya belanja pemerintah dan menurunnya harga...

Read More

BIMTEK DIKLAT STRATEGI MENGHADAPI JURU SITA PAJAK DAERAH

BIMTEK DIKLAT STRATEGI MENGHADAPI JURU SITA PAJAK DAERAH PENDAHULUAN Indonesia telah menerapkan suatu sistem perpajakan yakni sistem “Self Assessment” yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan sendiri, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya kepada Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola pajak.  Untuk pajak daerah peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur mengenai perpajakan adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang-undang tersebut  disebutkan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan...

Read More

BIMTEK DIKLAT PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI

BIMTEK DIKLAT PAJAK DAN PROSEDUR IMPLEMENTASI PENDAHULUAN  Pajak merupakan sumber penghasilan atau kontribusi bagi Negara, karena itu pemerintah perlu mengintensifkan pemungutan pajak agar fungsi anggaran Negara dapat berhasil dengan baik. Keberhasilan pemungutan pajak ditentukan oleh  sikap mental aparatur perpajakan yang harus bersih, ketentuan perundang-undangahn yg jelas dan tegas, serta kesadaran masyarakat ( Wajib pajak ) untuk membayar secara teratur dan tepat waktu. Dalam kaitan dengan kesadaran wajib pajak, perlu adanya sosialisasi  tentang ketentuan perpajakan yang berlaku  kepada  masyarakat khususnya pembayar pajak potensial seperti perusahaan swasta, BUMN, karyawan penerima penghasilan, pengusaha dan lain sebagainya. JADWAL BIMTEK JAKARTAJADWAL BIMTEK BANDUNGJADWAL BIMTEK BOGORJADWAL BIMTEK YOGYAKARTAJADWAL BIMTEK SURABAYAJADWAL...

Read More

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN PERPAJAKAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH & PERUSAHAAN

BIMTEK DIKLAT MANAJEMEN PERPAJAKAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH & PERUSAHAAN PENDAHULUAN Kewajiban Perpajakan, pihak pemerintah atau lembaga pemerintah pun memiliki peran dan kewajiban dalam bidang perpajakan.  Atas setiap belanja pemerintah baik belanja barang, modal, pegawai atau belanja lainnya, bendahara pemerintah atau bendahara lembaga negara harus melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (PPh)  juga pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).   Bendahara pemerintah memiliki peran yang juga penting untuk memasukan penerimaan pajak untuk APBN. Kewajiban perpajakan para bendahara tersebut ternyata tidak dibarengi dengan penerapan ketentuan perpajakan yang up date. Aturan perpajakan yang sering mengalami perubahan menjadikan banyak bendahara keliru...

Read More
  • 1
  • 2