Category Archives: BIMTEK PENGAWASAN KEUANGAN DAN APARATUR

PENDAHULUAN
Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksannya. Seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, dan kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah menuntut BPK menyempurnakan standar audit pemerintahan (SAP) 1995. SAP 1995 dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini. Terlebih lagi sejak adanya reformasi konstitusi di bidang pemeriksaan maka untuk memenuhi amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK harus menyusun Standar Pemeriksaan yang dapat menampung hal tersebut.

Oleh karena itulah, BPK telah berhasil menyelesaikan penyusunan standar pemeriksaan yang diberi nama ‘Standar Pemeriksaan Keuangan Negara’ atau disingkat dengan ‘SPKN’.Dengan menyadari bahwa SAP 95 telah tidak mukhtahir, maka kondisi kekinian menjadi titik awal yang perlu diidentifikasikan dalam melakukan penyusunan SPKN ini. Kondisi kekinian tersebut yang menjadi pertimbangan adalah (1) Tuntutan akan akuntabilitas yang makin kencang, inilah yang mendorong SPKN mengatur formulasi pelaporan yang lebih familiar dengan para pengguna. Namun ini bukanlah tugas semata-mata SPKN, namun juga harus dibarengi dengan kesediaan para pengguna LHP BPK untuk memahami dan mempelajari SPKN.  Read More…

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu unit kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, melaporkan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai, dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI), yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi unit kerja. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 serta mengacu kepada Pedoman 5 Teknis Umum bersama-sama dengan Pedoman Teknis Subunsur SPIP, Pedoman Pemetaan, dan Pedoman Penilaian Sendiri yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi pembina penyelenggaraan SPIP.

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah dan Pedoman Teknis tersebut dilandasi pada pemikiran bahwa SPI melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak dalam menilai ruang lingkup dan keandalan SPI serta pencapaian sasaran suatu unit kerja. SPIP meliputi 5 (lima) unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Penyusunan dan pengembangan unsur SPI berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan SPI. Pengembangan SPI perlu mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilaksanakan secara komprehensif. Read More…

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, dikembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan tolok ukur efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, maka pada tanggal 28 Agustus 2008 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk menjawab tantangan birokrasi pemerintahan di Indonesia dalam mengelola keuangan Negara.

Read More…

PENDAHULUAN

Implementasi dari waskat atau sistem pengawasan intern tidak semudah membalikkan telapak tangan Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi dengan melibatkan pejabat dan/atau pegawai pada instansi pemerintah, menunjukkan bahwa memang masih dibutuhkan kerja keras untuk dapat mencegah terjadinya korupsi. SPI dalam hal ini APIP telah disusun pada setiap satuan kerja atau instansi dimana APIP bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan instansi. Auditor intern yang merupakan bagian dari APIP memiliki peran dalam assurance dan consulting dalam pencapaian tujuan organisasi. Salah satu penilaian dari hasil kapabilitas APIP dari suatu organisasi diwujudkan dalam suatu model penilaian kapabilitas pengawasan intern atau IA-CM.

Dalam IIA Research Fondation dikemukakan bahwa Internal Audit Capability Model (IA-CM) is a framework that identifies the fundamentals needed for effective internal auditing in the public sector. Dengan kata lain IA-CM atau Model Kapabilitas Pengawasan Intern dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja yangmengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektorpublik. IA-CM memiliki tiga peranan yaitu sebagai sarana komunikasi, sarana sebagai kerangka penilaian, dansarana untuk meningkatkan ketertiban/kepatuhan. Terdapat tiga variabel yang mempengaruhi kapabilitaspengawasan internal yaitu kegiatan pengawasan intern, organisasi, dan lingkungan. Read More…

PENDAHULUAN

Audit berbasis resiko lebih berupa perubahan pola pandang dari pada sebuah teknik. Memakai kacamata audit berbasis resiko auditor harus menilai kemampuan manajemen dalam mengukur resiko, merespon resiko dan melaporkan resiko. Apabila manajemen memiliki kemampuan yang cukup dalam mengukur, merespon dan melaporkan resiko dalam suatu area atau proses, maka resiko bawaan bisa diturunkan. Artinya auditor tidak harus meningkatkan tingkat ketelitian, menambah prosedur atau menambahkan waktu analisa. Sebaliknya kalau manajemen resiko klien buruk, maka auditor harus meningkatkan keteliatian, menambah prosedur dan menambahkan waktu analisa. Sehingga bobot atau score resiko di masing-masing area atau proses tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penentuan prioritas audit oleh auditor.

Penentuan prioritas berdasarkan analisa resiko ini dianggap paling tepat dalam upaya mengalokasikan waktu dan staff auditor yang terbatas. Audit menggunakan sampling, dan selama ini metodologi audit mengatur bagaimana pengambilan sampling yang paling efektif dan efisien. Efektif dalam arti sample yang diambil tersebut haruslah mampu mewakili populasi yang akan diperiksa. Read More…

PENDAHULUAN

Fraud auditing atau audit kecurangan adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatihdan kriminal investigator. Kecurangan (Fraud) perlu dibedakan dengan kesalahan (Errors). Kesalahan dapat dideskripsikan sebagai “Unintentional Mistakes” (kesalahan yang tidak di sengaja). Kesalahan dapat terjadi pada setiap tahapan dalam pengelolaan transaksi terjadinya transaksi, dokumentasi, pencatatan dari ayat-ayat jurnal, pencatatan debit kredit, pengikhtisaran proses dan hasil laporan keuangan. Kesalahan dapat dalam banyak bentuk matematis. Kritikal, atau dalam aplikasi prinsip-prinsip akuntansi. Terdapat kesalahan jabatan atau kesalahan karena penghilangan / kelalaian, atau kesalahan dalam interprestasi fakta. “ Commission ” merupakan kesalahan prinsip (error of principle), seperti perlakuan pengeluaran pendapatan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan “ Omission ” berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar. Read More…