Category: BIMTEK PENGAWASAN KEUANGAN DAN APARATUR

BIMTEK DIKLAT STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

BIMTEK DIKLAT STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PENDAHULUAN Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksannya. Seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, dan kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah menuntut BPK menyempurnakan standar audit pemerintahan (SAP) 1995. SAP 1995 dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini. Terlebih lagi sejak adanya reformasi konstitusi di bidang pemeriksaan maka untuk memenuhi amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan...

Read More

BIMTEK DIKLAT AUDIT INTERNAL BERBASIS RISIKO

BIMTEK DIKLAT AUDIT INTERNAL BERBASIS RISIKO PENDAHULUAN Audit berbasis resiko lebih berupa perubahan pola pandang dari pada sebuah teknik. Memakai kacamata audit berbasis resiko auditor harus menilai kemampuan manajemen dalam mengukur resiko, merespon resiko dan melaporkan resiko. Apabila manajemen memiliki kemampuan yang cukup dalam mengukur, merespon dan melaporkan resiko dalam suatu area atau proses, maka resiko bawaan bisa diturunkan. Artinya auditor tidak harus meningkatkan tingkat ketelitian, menambah prosedur atau menambahkan waktu analisa. Sebaliknya kalau manajemen resiko klien buruk, maka auditor harus meningkatkan keteliatian, menambah prosedur dan menambahkan waktu analisa. Sehingga bobot atau score resiko di masing-masing area atau proses...

Read More

BIMTEK DIKLAT TATA CARA PENILAIAN MUTURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPIP) PEMERINTAH DAERAH

BIMTEK DIKLAT TATA CARA PENILAIAN MUTURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPIP) PEMERINTAH DAERAH PENDAHULUAN Sesuai Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), salah satu tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP adalah menyusun Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKP telah menerbitkan pedoman, yang dituangkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pedoman ini terdiri dari 25 buah Pedoman Teknis Penyelenggaraan sesuai dengan jumlah sub unsur yang ada dalam SPIP. Selain Pedoman Teknis penyelenggaraan SPIP, BPKP juga mengembangkan Pedoman Pelaksanaan SPIP dalam Peraturan...

Read More

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KAPABILITAS APIP (IACM)

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KAPABILITAS APIP (IACM) PENDAHULUAN Implementasi dari waskat atau sistem pengawasan intern tidak semudah membalikkan telapak tangan Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi dengan melibatkan pejabat dan/atau pegawai pada instansi pemerintah, menunjukkan bahwa memang masih dibutuhkan kerja keras untuk dapat mencegah terjadinya korupsi. SPI dalam hal ini APIP telah disusun pada setiap satuan kerja atau instansi dimana APIP bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan instansi. Auditor intern yang merupakan bagian dari APIP memiliki peran dalam assurance dan consulting dalam pencapaian tujuan organisasi. Salah satu penilaian dari hasil kapabilitas APIP dari suatu organisasi diwujudkan dalam suatu model penilaian...

Read More

BIMTEK DIKLAT PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

BIMTEK DIKLAT PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PENDAHULUAN Penyelenggaraan kegiatan pada suatu unit kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, melaporkan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai, dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI), yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi unit kerja. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem...

Read More
  • 1
  • 2