Category: BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

BIMTEK TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI MONEV TEPRA (EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI APBN DAN APBD) BERKAITAN DENGAN MONITORING DAN EVALUASI SECARA ELEKTRONIK

PENDAHULUAN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pelaksanaan monitoring pengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan amanat Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 yang mewajibkan Pimpinan K/L/D/I melaporkan secara berkala realisasi pengadaan barang/jasa kepada LKPP (Pasal 115). Selain itu, pada Pasal 116 Perpres 54 Tahun 2010 juga mewajibkan K/L/D/I melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I...

Read More

BIMTEK TATA CARA VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN YANG SIAP LELANG DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN HASIL LELANG

PENDAHULUAN Lelang atau tender proyek adalah proses pemilihan atau pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi. proses pemilihan ini dilakukan oleh tim Owner. Owner atau pemilik proyek bisa dari kalangan pemerintah dan swasta. Proyek-proyek pemerintah biasanya dari instansi-instansi pemerintahan atau kementrian antara lain Kementrian pekerjaan umum, kementrian perhubungan, dan sebagainya. Sedangkan proyek-proyek swasta biasanya berasal dari perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia dan luar negeri. Ada perbedaan terkait dengan dokumen lelang yang ada di proyek pemerintah dengan proyek swasta. Dokumen-dokumen lelang pada proyek ini akan dibahas apa saja dokumen yang harus disiapkan oleh Owner dan dokumen penawaran dari peserta lelang. Beberapa...

Read More

BIMTEK PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN STANDAR OPERATION PROCEDURE (SOP) PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

  PENDAHULUAN Standar Prosedur Operasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan disusunnya Standar Prosedur Operasi (SOP) ini diharapkan pelaksanaan pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat berjalan dengan prinsip-prinsip pengadaan (efektif, efisien, transparan, terbuka,bersaing, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel). Tentunya penyusunan Standar Prosedur Operasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini tidak lepas dari kekurangan. GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN STANDAR OPERATIAN PROCEDURE (SOP) PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA” yang dilaksanakan...

Read More

BIMTEK PENATAUSAHAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BENDAHARA SKPD

PENDAHULUAN Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistic, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang tersebut, Perpres 4 tahun 2015 sebagai perubahan ke empat tentang tata carapengadaan barang dan jasa pemerintah dari Perpres nomor 54 tahun 2010. Dalam proses pengadaan barang dan jasa ini, terdapat juga beberapa...

Read More

BIMTEK AUDIT E-PROCUREMENT ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PENDAHULUAN Harapan untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut diemban oleh 2 (dua) unit kerja yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). LPSE adalah unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Salah satu bentuk pengadaan secara elektronik adalah lelang secara elekronik (e-lelang), yang sejak diluncurkan pada tahun 2008 telah berkembang...

Read More