Category Archives: BIMTEK PEMERINTAHAN DAERAH

PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah daerah di Indonesia diukur terutama melalui pemberian pelayanan publik dasar layaknya negara maju ataupun berkembang lainnya di seluruh dunia. Bidang-bidang yang termasuk pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, manajemen limbah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dalam hal ini, usaha peningkatan pelayanan merupakan manifestasi konkret dalam tata kelola pemerintahan yang baik untuk mempromosikan pengembangan manusia, mayoritas pemerintah daerah harus berjuang mengatasi banyak tantangan dan keterbatasan.

Modal utama dalam pemberian pelayanan publik yang baik di tingkat kabupaten/kota ialah berupa Infrastruktur dan sumber daya yang mencukupi. Hal lainnya yang sama pentingnya dan mungkin lebih menantang adalah kerangka sistem dan manajemen kelembagaan pelayanan publik. Di Indonesia sendiri, keterbatasan kepemimpinan manajerial, sistem dan kelembagaan menjadi kendala besar bagi pelayanan publik yang tidak mudah diatasi. Read More…

PENDAHULUAN

PATEN merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Masalahnya bagaimana mengoptimalkan peranan PATEN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pelanggan dalam rangka mewujudkan Good Local Government, Selain beberapa keluhan yang telah penulis paparkan diatas, terdapat keluhan yang disebabkan oleh kondisi geografis, yakni jarak tempuh antara tempat tinggal pelanggan dengan tempat pelayanan yang terlalu jauh, sehingga maksud diselenggarakannya PATEN untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi ”simpul pelayanan” (front office) dari SKPD ringkat kabupaten, khususnya yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), terutama bagi kecamatan yang secara geografis dipandang lebih efektif dan efisien dilayani di tingkat kecamatan. Demikian halnya dalam pelayanan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga/E-KTP) sudah sepenuhya dapat dilayani di kecamatan dan penandatangan Kepala Dinas dilakukan dengan menggunakan scanner. Read More…

PENDAHULUAN

Pedoman atau manual SOP adalah salah satu modal paling penting bagi organisasi untuk mengendalikan seluruh keputusan dan kegiatan yang dilakukannya agar lebih sistematis dan efektif. Semakin besar organisasi, semakin besar pula tuntutan untuk mempunyai perangkat kontrol yang memadai. Aspek operasi harus sama baik dengan aspek administrasi. Semua itu hanya bisa terwujud apabila organisasi memiliki panduan yang jelas tentang pengambilan keputusan dan kegiatannya.

Bimbingan teknis penyusunan SOP ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan organisasi di lingkungan pemerintah tentang penyusunan prosedur operasional standar yang benar. Banyak organisasi di lingkungan pemerintah yang mengabaikan ini karena dipandang tidak terlalu penting. Tetapi, sejarah organisasi telah membuktikan bahwa organisasi yang mampu bertahan dan terus berkembang adalah yang memiliki pedoman yang jelas dan dipahami secara jelas dan standard oleh anggotanya. Pelatihan ini memberikan prinsip-prinsip penyusunan SOP di lingkungan administrasi pemerintah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara  Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (19 Mei 1999), Permenpan No. PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi (10 Juli 2008), dan Permenpan No. PER/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan  (26 November 2008). Pelatihan ini tidak hanya memuat hal-hal teknis penyusunan, tetapi juga mencakup latar belakang dan arti penting penyusunan SOP dan juga hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyusunan SOP yang efektif di lingkungan birokrasi pemerintah. Read More…

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri, dibeberapa daerah, pelayanan ditingkat Kelurahan dan Kecamatan kepada warganya saat ini kurang maksimal. Minimnya kualitas SDM dapat mengakibatkan pelayanan yang lambat, penuh birokrasi dan kurang profesional kepada warga disekitarnya yang dapat berakibat pula pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan diwilayah kelurahan atau kecamatan yang bersangkutan. Dengan kondisi yang demikian, maka pemerintahan ditingkat kelurahan / kecamatan dituntut untuk mampu meningkatkan pelayanan yang prima serta menjalankan segala fungsi, tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya. Read More…

PENDAHULUAN

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga. Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Para perangkat Desa selalu dikonstruksi sebagai “pamong Desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat Para pamong Desa beserta elite Desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa. Read More…

PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu temuan yang sering dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah maupun oleh DPRD. Read More…

PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (LPPD) kepada Masyarakat, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Salah satu tujuan penyusunan LKPJ adalah mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tertentu. LKPJ Akhir Tahun Anggaran disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi. Read More…

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SKPD perlu membuat suatu acuan dan perencanaan sebagai dasar kegiatan dan untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi. Dalam penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tiap daerah harus mengacu pada RPJMD yang telah disahkan oleh DPRD sehingga setiap kegiatan memiliki arah dan target pencapaian yang jelas. Penyusunan kegiatan SKPD erat kaitannya dengan penyusunan RKA dan Renstra, hal ini juga disebabkan karena setiap kegiatan tidak dapat terlepas dari persoalan penggunaan anggaran/keuangan hingga pertanggungjawabannya. Oleh karena itu setiap kegiatan SKPD harus disusun secara terarah, efisien dan efektif. Read More…