Category Archives: BIMTEK LINGKUNGAN HIDUP / PERSAMPAHAN

BIMTEK PEDOMAN DAN TATA KELOLA PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PEMUKIMAN (PPSP)

PENDAHULUAN

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah sebuah roadmap pembangunan sanitasi di Indonesia. Program ini digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan strategi sanitasi kota (SSK) sebagai cetak biru bagi pembangunan sanitasi komprehensif di kawasan perkotaan. Roadmap ini akan diterapkan secara bertahap di 330 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Di samping untuk mengejar ketertinggalan dari sektor-sektor lain, roadmap sanitasi juga dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia memenuhi tujuan-tujuan Millennium Development Goals (MDGs). Khususnya yang terkait dengan Butir 7 Target ke-10 MDG, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015.” Target ini bisa dipenuhi secara kuantitif, tetapi secara kualitatif layanan yang tersedia masih belum memadai. PPSP atau roadmap sanitasi merupakan muara berbagai aktivitas terkait pembangunan sektor sanitasi yang berlangsung beberapa tahun terakhir. Read More…

BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN PEMUTAHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA ( SSK )

PENDAHULUAN

Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) adalah rencana pembangunan sanitasi yang terpadu dan menyeluruh untuk jangka menengah yang menggambarkan kondisi eksisting, permasalahan yang dihadapi, serta strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai target yang ditetapkan. Target pembangunan sanitasi dalam dokumen SSK mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yaitu tercapainya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar. Sehingga program dan kegiatan dalam dokumen SSK beriorientasi pada pencapaian Universal Akses 2019.

Dokumen SSK yang disusun oleh Kabupaten/Kota diharapkan dapat menjadi acuan pembangunan sanitasi tidak hanya bagi Kab/Kota tetapi juga oleh provinsi, pusat maupun sumber pendanaan lainnya. Dalam penganggaran di tingkat pusat khususnya, dokumen SSK merupakan bagian dari Readiness Criteria, dimana usulan-usalan kegiatan yang diajukan Kabupaten/Kota untuk dianggarkan melalui APBN harus bersumber dari dokumen SSK. Read More…

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak tanggal 31 Desember 2015, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Produk hasil pertanian yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan akan mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan mutu di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan standardisasi melalui Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2000 tentang “Standardisasi Nasional” yang selanjutnya PP dimaksud dijabarkan di sektor pertanian melalui keputusan-keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian. Dalam keputusan ini juga memuat tentang kebijakan sistem jaminan mutu di sektor pertanian.

Penerapan jaminan mutu merupakan langkah penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuan formal terkait dengan jaminan mutu yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat tersebut merupakan alat bukti penerapan sistem manajemen mutu dan menjadi jaminan terhadap dapat diterimanya suatu produk pertanian baik dipasar domestik, regional maupun internasional. Read More…

PENDAHULUAN

Pengawasan lingkungan hidup adalah Kegiatan  yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).  Pengawasan lingkungan Hidup bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Perijinan yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup juga Kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam Izin Lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL).

Sasaran Pengawasan lingkungan Hidup adalah mendapatkan data dan informasi berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan  dan/atau kerusakan lingkungan, serta perizinan yang terkait. Read More…

PENDAHULUAN

AMDAL merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang penting dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam fungsinya sebagai penyedia informasi bagi proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan suatu rencana kegiatan pembangunan, kajian AMDAL dan implementasinya ditujukan untuk memandu agar tujungan pembangunan dapat tercapai secara teknis, ekonomi, sosial, dan sekaligus menjamin tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Read More…

PENDAHULUAN

Keterbatasan lahan pembuangan akhir sampah di Semarang dapat menyebabkan persoalan baru bagi lingkungan. Peningkatan sampah yang terjadi tiap tahun harus dikelola dengan cara baru untuk mengurangi timbulan sampah yang dapat memperpendek umur pakai TPA. Paradigma pengelolaan sampah dengan sistem lama tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu sudah saatnya diganti dengan sistem baru. Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis 3R merupakan pendekatan sistem yang patut dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah persampahan. Pengelolan sampah yang ada di Kecamatan Ngaliyan saat ini masih bertumpu pada pola lama, yaitu sampah dikumpulkan dari sumbernya,  diangkut ke TPS (Tempat Penampungan Sementara), dan dibuang ke (TPA) tempat pembuangan akhir. Sampah yang dihasilkan bila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu keindahan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Read More…

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan dengan melibatkan peran aktif dan pemberdayaan kapasitas masyarakat. Pendekatan tersebut lebih ditekankan kepada metoda pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan. Pengurangan sampah dengan metoda 3R berbasis masyarakat lebih menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan danpengolahan sejak dari sumbernya (rumah tangga, area komersil, perkantoran dan lain-lain). Read More…

PENDAHULUAN 
Sampah merupakan permasalahan utama yang dapat ditemukan hampir di semua pasar tradisional di Indonesia. Selama ini sebagian besar pasar tradisional dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end of pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Hal ini berpotensi besar melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Selain itu juga diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengangkut sampah tersebut ke TPA. Untuk itu diperlukan sinergisitas semua pihak yang akan berkontribusi positif bagi pengelolaan dan pengolahan sampah di pasar, terutama pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis komunitas. Read More…