Category: BIMTEK KEUANGAN DAERAH

BIMTEK DAN SOSIALISASI PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI BAGI PEMERINTAH DAERAH/KABUPATEN/KOTA/PROVINSI

BIMTEK DAN SOSIALISASI PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI BAGI PEMERINTAH DAERAH/KABUPATEN/KOTA/PROVINSI PENDAHULUAN Dalam  rangka menindak lanjuti instruksi Presiden RI tentang Pemberantasan Korupsi, Maka, dibuatlah Instruksi dari Presiden RI yang di muat dalam Inpres No 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan transaksi non tunai. Untuk menidaklanjuti ketentuan pasal 283 ayat 2 undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK DAN SOSIALISASI PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI BAGI PEMERINTAH DAERAH/KABUPATEN/KOTA/PROVINSI ” yang dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia pada: JADWAL BIMTEK JAKARTAJADWAL BIMTEK BANDUNGJADWAL BIMTEK BOGORJADWAL BIMTEK YOGYAKARTAJADWAL BIMTEK SEMARANGJADWAL BIMTEK SURABAYAJADWAL BIMTEK MALANGJADWAL BIMTEK BALIJADWAL BIMTEK BATAMJADWAL BIMTEK MEDANJADWAL BIMTEK LOMBOKJADWAL BIMTEK MAKASSAR Rabu – Kamis, 10 – 11 Januari 2018 Rabu – Kamis, 24 – 25 Januari 2018 Rabu – Kamis, 7 – 8 Februari 2018 Rabu – Kamis, 21 – 22 Februari 2018 Rabu – Kamis, 7 – 8 Maret 2018 Rabu – Kamis, 21 – 22 Maret 2018 Rabu – Kamis, 11 – 12 April 2018 Rabu – Kamis, 25- 26 April 2018 Rabu – Kamis, 23 – 24 Mei 2018 Rabu – Kamis, 6 – 7 Juni 2018...

Read More

BIMTEK PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 TENTANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PENGGANTI PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010

BIMTEK PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 TENTANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PENGGANTI PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010 PENDAHULUAN Sebagaimana diketahui bersama,Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,serta tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD. Dengan disyahkannya Permendagri tersebut secara otomatis mencabut Permendagri No.54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 08 tahun 2008 tentang tahapan,tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya Permendagri yang baru ini bisa menjadi pedoman yang sarat dengan amanat menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif,selaras dan sinergi antar dokumen terkait lainnya maupun antar dokumen perencanaan pembangunan,sehingga pada gilirannya akan terselenggara pembangunan daerah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat,yaitu pembangunan yang berkeadilan,berkelanjutan,meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat serta mendorong daya saing daerah. GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 TENTANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PENGGANTI PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010” yang dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia pada: JADWAL BIMTEK JAKARTAJADWAL BIMTEK BANDUNGJADWAL BIMTEK BOGORJADWAL BIMTEK YOGYAKARTAJADWAL BIMTEK SEMARANGJADWAL BIMTEK SURABAYAJADWAL BIMTEK MALANGJADWAL BIMTEK BALIJADWAL BIMTEK BATAMJADWAL BIMTEK MEDANJADWAL BIMTEK LOMBOKJADWAL BIMTEK MAKASSAR Rabu – Kamis, 10 – 11 Januari 2018 Rabu – Kamis, 24 – 25 Januari 2018 Rabu – Kamis, 7 – 8 Februari 2018 Rabu – Kamis, 21...

Read More

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA DAN EVALUASI RAPBD BERASIS KINERJA SERTA PENINGKATAN KOMPETENSI PPHP BERDASARKANPERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2015

PENDAHULUAN Berdasarkan peraturan mentri dalam negeri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016, dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2016. dijelaskan bahwa RKP tahun anggaran 2016 merupakan penjabaran tahun ke 2 dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dan juga merupakan keseimbangan upaya pembangunan yang terintegritas dan sistematis penyusunan APBD tahun 2016 di daerah harus di sinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini pemerintah membuat rencana kerja pemerintah RKP tahun anggaran 2016 yang meliputi tema mempercepat pembangunan infrastruktur untuk membuat pondasi yang lebih berkualitas.   GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA DAN EVALUASI RAPBD BERASIS KINERJA SERTA PENINGKATAN KOMPETENSI PPHP BERDASARKANPERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2015″ yang dilaksanakan pada : JADWAL BIMTEK JAKARTAJADWAL BIMTEK BANDUNGJADWAL BIMTEK BOGORJADWAL BIMTEK YOGYAKARTAJADWAL BIMTEK SEMARANGJADWAL BIMTEK SURABAYAJADWAL BIMTEK MALANGJADWAL BIMTEK BALIJADWAL BIMTEK BATAMJADWAL BIMTEK MEDANJADWAL BIMTEK LOMBOKJADWAL BIMTEK MAKASSAR Rabu – Kamis, 10 – 11 Januari 2018 Rabu – Kamis, 24 – 25 Januari 2018 Rabu – Kamis, 7 – 8 Februari 2018 Rabu – Kamis, 21 – 22 Februari 2018 Rabu – Kamis, 7 – 8 Maret 2018 Rabu – Kamis, 21 – 22 Maret 2018 Rabu – Kamis, 11 – 12 April 2018 Rabu – Kamis, 25- 26 April 2018 Rabu – Kamis, 23 – 24 Mei 2018 Rabu – Kamis, 6 –...

Read More

BIMTEK METODE PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD GUNA MENDAPATKAN PREDIKAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

PENDAHULUAN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahunnya akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah. Terdapat  tiga macam kriteria dalam sistem tersebut yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Apabila pemerintah daerah melaksanakan ketiga kriteria tersebut dengan baik maka akan memperoleh insentif tambahan. Namun apabila pemerintah daerah...

Read More

BIMTEK PERENCANAAN DAN EVALUASI RPJMD DAN RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD BAGI PELAKSANA PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENDAHULUAN Sesuai amanat UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara dari RPJMD dijabarkan menjadi rencana pembangunan strategis (Renstra) di tingkat SKPD yang merupakan dokumen perencanaan bersifat taktis dan strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.sedangan Renstra dijabarkan kembali dalam renja yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat operasional. Sementara yang dimaksud dengan pembangunan daerah itu sendiri merupakan suatu upaya dari seluruh unsur yang ada di daerah, yakni pemerintah, dunia usaha...

Read More