Category Archives: BIMTEK ASET DAERAH

PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), bahwa setiap entitas pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna BMN/BMD wajib mengetahui hingga rinci setiap aspek pengelolaan, penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/BMD. Hanya saja sampai saat ini masih banyak pengelola barang yang menemui kesulitan dalam melakukan identifikasi dan pengelolaan barang milik negara/daerah, sehingga berdampak pada penyajian laporan keuangan yang tidak akurat dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Oleh karena itu, kami akan menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Dan Penyusunan Neraca Aset yang kami harapkan dapat meningkatkan pemahaman atas pengelolaan barang milik negara/daerah. Read More…

PENDAHULUAN

Pemerintah Baru saja mengeluarkan dan mengesahkan PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, di mana sebelumnya mengeluarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan penyempurnaannya serta keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan barang milik daerah (Aset Daerah) menjelaskan bahwa Pengelolaan barang milik daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan daerah sehingga terwujud kemakmuran yang di dambakan seluruh rakyat.

Dan di dalam implementasinya pengelolaan Aset Daerah menyisahkan persoalan di Daerah karena keterbatasannya Knowledge, Skill, Attitude Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah di dalam memahami sistem pengelolaan dan pemanfaatan serta mekanisme penghapusan Aset Daerah itu sendiri. Read More…

PENDAHULUAN

Pada tahun 2015 ini telah dilaksanakan Audit Kinerja/Operasional dan Audit Kinerja dalam Pengelolaan Barang Milik Negara(BMN). Kedua kegiatan Audit ini masih “belum jelas” perbedaannya. Ada beberapa pendapat tentang hal ini. Penulis akan mencoba mengungkapkan pendapat pribadi agar dapat diberikan batasan antara audit kinerja/operasional dan audit pengelolaan BMN. Selain kedua kegiatan tersebut, masih ada beberapa jenis audit tematik lainnya dalam bagian audit kinerja yang bisa dilaksanakan agar tercapat tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Barang Milik Negara (BMN) masih menunjukkan ketidakpastian yang sangat tinggi baik terkait dengan  kepemilikan,  penilaian,  dan  pengadaministrasian.  Perangkat  aturan  untuk  mengatur pengelolaan  BMN telah  diterbitkan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  rangka  menuju akuntabilitas dibidang  pengelolaan BMN namun ketidakmengertian berbagai pihak atas aturan yang telah ada masih menimbulkan salah urus, pengelolaan yang tidak tertib, korupsi dan penyalahgunaan. Dibutuhkan  pemahaman  konsep  secara  seragam  anatara  berbagai  pihak  sehingga  BMN  dapat ditingkatkan pengelolaannya. Read More…

PENDAHULUAN

Seorang pejabat penilai maupun seorang pengelola aset harus mampu mengelola barang daerah secara baik. Dengan senantiasa memahami aturan pokok pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah dan memahami penyusunan nilai neraca aset akan ada nilai positifnya bagi Pemerintahan daerah. Inventarisasi dan pelaporan sangat diperlukan agar semua kekayaan daerah baik yang dibeli ataupun diperoleh atas beban APBD maupun perolehan lain yang sah, bergerak atau tidak bergerak dapat dinilai, dihitung, diukur dalam bentuk neraca keuangan, sehingga benar-benar terwujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Terakhir Sekda Kota Surakarta berpesan agar para peserta diklat sebagai pengelola aset agar bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik dan melaksanakan tugas sebagai pengelola aset daerah dengan penuh rasa tanggung jawab. Read More…

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan/manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Pengelolaan aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. Aset daerah, pada dasarnya merupakan bagian dari aset negara yang harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Read More…