Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Author: gtcdiklat

BIMTEK PENGELOLAAN POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)

PENDAHULUAN Sejak ditetapkannya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah berhak dan diberi kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri pemerintahannya, oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dalam mencari sumber-sumber keuangan untuk menunjang keuangan dan pembangunan daerahnya.Termasuk dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi. Namun hasil penerimaan pajak dan retribusi saat ini diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Salah satu penyebabnya karena potensi pajak dan retribusi tersebut belum digarap secara optimal. Pengetahuan mengenai mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, perhitungan tarif dan sistem, prosedur pemungutan, potensi optimalisasi, dan juga titik kritis dalam sistem dan prosedur pemungutan pajak diperlukan untuk dapat membantu melihat peluang tersebut. Demikian pula teknik-tenik optimalisasi sebaiknya dikuasai untuk mendukung pencapaian program. Dalam upaya optimalisasi PAD, dibutuhkan pejabat perencana pengelola PAD yang ahli dalam mengelolanya dan memaksimalkan potensi pajak dan retribusi. GTC DIKLAT JAKARTA menyelenggarakan “Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” yang akan dilaksanakan di kota – kota besar di Indonesia pada tanggal : JADWAL BIMTEK JAKARTAJADWAL BIMTEK BANDUNGJADWAL BIMTEK BOGORJADWAL BIMTEK YOGYAKARTAJADWAL BIMTEK SEMARANGJADWAL BIMTEK SURABAYAJADWAL BIMTEK MALANGJADWAL BIMTEK BALIJADWAL BIMTEK BATAMJADWAL BIMTEK MEDANJADWAL BIMTEK LOMBOKJADWAL BIMTEK MAKASSAR Rabu – Kamis, 10 – 11 Januari 2018 Rabu – Kamis, 24 – 25 Januari 2018 Rabu – Kamis, 7 – 8 Februari 2018 Rabu –...

Read More

BIMTEK PENGELOLAAN PAJAK PBB P2 DAN BPHTB BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PENDAHULUAN Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Nomor 28 tahun 2009 mengamanatkan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan (P2) dikelola oleh pemda kabupaten/kota selambat-lambatnya 1 Januari 2014.Untuk menangani pengelolaan pajak PBB dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) diperlukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten dalam jumlah yang banyak sejalan dengan potensi peningkatan jumlah wajib pajak PBB dan BPHTB di setiap pemda kabupaten/kota. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempercepat transfer of knowledge kepada SDM di seluruh pemerintah kabupaten/kota mengenai pajak PBB dan BPHTB dengan cepat dan tepat. GTC DIKLAT JAKARTA menyelenggarakan “Bimtek Pengelolaan Pajak...

Read More

BIMTEK SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)

PENDAHULUAN Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, dan efisien. Dengan demikian, diharapkan akan dapat tercipta: pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir, maka basis data tersebut perlu dipelihara dengan baik.  GTC DIKLAT JAKARTA menyelenggarakan “BIMTEK SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)” yang akan dilaksanakan di kota – kota besar di Indonesia pada tanggal : JADWAL BIMTEK JAKARTAJADWAL BIMTEK BANDUNGJADWAL BIMTEK BOGORJADWAL BIMTEK YOGYAKARTAJADWAL BIMTEK SEMARANGJADWAL BIMTEK SURABAYAJADWAL BIMTEK MALANGJADWAL BIMTEK BALIJADWAL BIMTEK BATAMJADWAL BIMTEK MEDANJADWAL BIMTEK LOMBOKJADWAL BIMTEK MAKASSAR Rabu – Kamis, 10 – 11 Januari 2018 Rabu – Kamis, 24 – 25 Januari 2018 Rabu – Kamis, 7 – 8 Februari 2018 Rabu – Kamis, 21 – 22 Februari 2018 Rabu – Kamis, 7 – 8 Maret 2018 Rabu – Kamis, 21 – 22 Maret 2018 Rabu – Kamis, 11 – 12 April 2018 Rabu – Kamis, 25- 26 April 2018 Rabu – Kamis, 23 – 24 Mei 2018 Rabu – Kamis, 6 – 7 Juni 2018...

Read More

BIMTEK TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN PENGISIAN e-SPT BAGI INSTANSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN Tahun 2014 semua Instansi dan BUMN/D diwajibkan melaporkan SPT Masa PPh menggunakan Program Aplikasi  e-SPT PPh Pasal 21. Berdasarkan informasi e-SPT PPh Pasal 21 terbaru tersebut akan di launcing pada awal Desember 2013. Di samping itu berdasarkan road map dari DJP tahun 2015 akan diwajibkan pula pelaporan e-SPT PPh untuk jenis pajak PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 4 ayat (2) termasuk PPN WAPU. GTC DIKLAT JAKARTA menyelenggarakan “Bimtek Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Pengisian e – SPT Bagi Instansi Pemerintah” yang akan dilaksanakan di Jakarta & Bandung pada tanggal:   JADWAL BIMTEK JAKARTA : 1. Selasa – Rabu : 12 – 13 Juli 2016 2. Selasa – Rabu : 26 – 27 Juli 2016 3. Selasa – Rabu : 9 – 10 Agustus 2016 4. Selasa – Rabu : 23 – 24 Agustus 2016 5. Selasa – Rabu : 6 – 7 September 2016 6. Selasa – Rabu : 20 – 21 September 2016 7. Selasa – Rabu : 11 – 12 Oktober 2016 8. Selasa – Rabu : 25 – 26 Oktober 2016 9. Selasa – Rabu : 8 – 9 November 2016 10. Selasa – Rabu : 22 – 23 November 2016 11. Selasa – Rabu : 6 – 7 Desember 2016 12. Selasa – Rabu : 20 – 21 Desember 2016   JADWAL BIMTEK BANDUNG : 1. Selasa – Rabu : 19- 20 Juli 2016...

Read More

BIMTEK MEKANISME PENDATAAN DAN PENILAIAN PBB – P2

PENDAHULUAN Pengesahan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2009, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Menandai momentum penting pemberian otonomi yang seluas-luasnya dalam bidang ekonomi dan fiskal dimana sebelumnya otonomi bidang politik telah sukses menumbuhkan iklim demokratisasi yang lebih terbuka, jujur dan adil. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  yang disingkat menjadi UU PDRD ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang selama ini dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan suatu daerah, terlebih pada daerah-daerah “penghasil” yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam yang melimpah. Penguatan Kewenangan yang lebih besar kepada daerah dilakukan dengan berbagai cara antara lain : menambah dan memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, dan memberikan diskresi atau keleluasaan kepada daerah dalam hal penetapan tarif. dengan kata lain lahirnya Undang-Undang ini dapat dijadikan langkah strategis pemerintah daerah, dalam memanfaatkan kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi berarti bahwa fungsi pemerintahan tertentu, dan kekuasaan mengambil keputusan tertentu, yang dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini yang terkait dibidang fiskal. GTC DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK MEKANISME PENDATAAN, PENILAIAN DAN PEMUNGUTAN PBB – P2“ yang akan dilaksanakan di Jakarta & Bandung pada tanggal :...

Read More